Wartacakrawala.com – Menggelar diskusi akhir tahun, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Ekonomi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LEMI PB HMI) menyoroti pertumbuhan ekonomi dan hutang negara, Selasa (21/12).
Sudirman Hasyim, Direktur Eksekutif Bakornas LEMI PB HMI Periode 2021-2022 menjelaskan, hampir seluruh negara di dunia dibuat kalang kabut untuk menghadapi pandemi covid-19 tak terkecuali Indonesia. Indonesia hampir menjadi episentrum pandemi, menggeser Cina, Amerika dan bahkan India.
“Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan global secara dramatis. Pandemi covid-19 tak hanya menjadi masalah kesehatan, penyebaran virus ini juga menghentikan roda perekonomian global,” jelasnya.
Berbagai upaya, kata Hasyim, kebijakan dan aturan dibuat oleh pemerintah untuk berusaha mengembalikan ekonomi menjadi normal kembali, terutama membuat berbagai kebijakan untuk memitigasi dampak covid-19 dan pelambatan ekonomi dengan membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Namun, kebijakan-kebijakan yang diwujudkan oleh pemerintah perlu dianalisis lagi dengan melihat kondisi perekonomian dikala ini, estimasi inovasi dan pendistribusian vaksin, serta rentang waktu manfaat dari kebijakan itu sendiri,” terangnya.
Menurut Hasyim, kondisi perekonomian Indonesia dikala ini sedang tak sehat. Pertumbuhan ekonomi menurut perhitungan Year on Year pada triwulan I 2020 sebesar 2,97 %.
“Hal ini tak lepas dari dampak negatif COVID-19 yang menyebabkan banyak pembatasan di pergerakan orang dan pergerakan barang sehingga ikut menghambat produksi, dan distribusi dunia usaha,” lanjutnya.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa sebesar 7,07 %, pada triwulan ke III 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,51% ini penampilkan kemunduran yang paling terburuk semenjak tahun 1999.
Baca juga: Presiden Jokowi Dorong Pemuda NU Bangkitkan Kesejahteraan Umat
“Sedangkan upaya menghitung kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak luput dari tiga komponen penting, yakni konsumsi rumah tangga, sektor bisnis untuk investasi, serta sektor luar negeri untuk ekspor-impor,” tegas Hasyim.
Soal Hutang Negara
Dalam hal hutang negara, masih Hasyim, setiap tahun grafik hutang pemerintah menunjukan kenaikan, dari tahun 2019 ke 2021 naik sekitar 14,5%. Rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini yakni sudah menembus 41,18 persen. Rentetan utang Indonesia pada 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan Dana Internasional Moneter (IMF) dan/atau International Debt Relief (IDR).
“Dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2020 menunjukkan rasio debt service terhadap penerimaan telah mencapai 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35 persen nyaris melampui yang di syaratkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman rasio utang di level 60 persen terhadap PDB,” bebernya.
Kembali lagi mengenai hutang pasti yang dibebankan lagi adalah rakyat Indonesia melalui APBN. Jangan sampai Indonesia masuk dalam perangkat dan jebakan utang, karena ada beberapa pengalaman negara lain tidak dapat membayar kembali utang yang mereka tanggung, dan ini bisa mengancam kedaulatan bangsa dan negara kita.
“Bakornas LEMI PB HMI akan terus mengawal kebijkan pemerintah terutama di bidang ekonomi memberikan masukan, bersinergi, kolaborasi dan kritikan terhadap pemerintah, kritikan adalah nutrisi (vitamin) bagi pemerintah agar memperbaikin kinerja, sistem terutama memberikan legasi yang baik untuk generasi, bangsa dan negara,” pungkas Hasyim.
Hadir dalam diskusi tersebut sebagai narasumber diantaranya; Airlangga Hartato (Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI), Subhan Noor ( Perwakilan Menteri Keuangan), Awaludin Iqbal (Sekertarsi Perusahaan Bulog), Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif INDEF), Taufan EN Rotorasiko (Perwakilan KADIN), M. Arief Rosyid (Perwakilan HIPMI RI), dan Mega Oktaviani (Akademisi). (*)
