Wartacakrawala.com – Pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah untuk memberikan kebijakan yang efektif terutama persoalan perekonomian masyarakat. Ekonomi bergerak karena ada 2 kekuatan yaitu permintaan dan penawaran serta Konsumsi dan produksi. Akan tetapi dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah menyebabkan berhentinya aktivitas ekonomi dan turunnya kinerja ekonomi.
Melalui berbagai stimulus ekonomi dan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah di anggarkan, belum menuai kebijakan yang berdampak terhadap kondisi ekonomi nasional Indonesia. Dengan adanya bantuan sosial, pemerintah mendorong daya beli masyarakat khususnya untuk kebutuhan sehari-hari. Total Rp 203,9 Triliun yang disiapkan pemerintah untuk program perlindungan sosial dan Rp 1,3 Triliun untuk insentif perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kondisi belum berjalan lurus dengan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi hari ini. Maka dari itu pemerintah diharapkan tidak membuat kebijakan yang saling bersilangan. Itulah kenapa kondisi perlindungan sosial juga dapat memulihkan ekonomi nasional Indonesia,” ujar Andi Rante penggiat Ekonomi Milenial yang juga sebagai mantan Sekjend ISMEI 2015-2018.
Baca juga: Tetap Produktif, Mahasiswa Untag Lakukan Magang di Global FM Surabaya
Penambahan kasus COVID-19 yang kembali melambung di Indonesia, membuat pemerintah harus segera menerbitkan berbagai kebijakan untuk menstabilkan negara. Namun dengan adanya PPKM seringkali membuat masyarakat mesti berdebat dan berbenturan dengan petugas di jalanan.
Langkah solutif memutus rantai penularan adalah pada testing yang massif. Seseorang yang terpapar COVID-19, bisa diketahui secara pasti setelah melalui serangkaian tes yang umum kita kenal dengan swab antigen dan PCR (Polymerase Chain Reaction). Mungkin bagi sebagian masyarakat melakukan swab antigen dan PCR bisa dilakukan secara mandiri dengan mendatangi klinik atau rumah sakit yang menyediakan layanan swab antigen dan Swab PCR. Namun, hampir semua orang mengeluhkan betapa mahalnya biaya testing tersebut.
Mirisnya, klinik dan rumah sakit bisa memberikan harga yang berbeda sesuai waktu terbitnya hasil testing tersebut. Jika ingin hasil cepat, biaya harganya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang membutuhkan waktu lama. Padahal pengambilan sampel dalam PCR itu dibawa ke laboratorium dan diperiksa disana.
Baca juga: Mahasiswa PMM UMM Sulap Dusun Sekarputih Jadi Kampung Bebas Narkoba
“Pemerintah sebaiknya fokus memutus rantai penularan secara massif melalui testing dan gratis serta melakukan vaksinasi lebih gencar lagi. Jika tidak, maka penularan COVID-19 akan terus seperti roller coaster di tengah kondisi negara lain yang masyarakatnya sudah bebas beraktivitas tanpa pembatasan-pembatasan,” ujar Mahmuddin Muslim penggiat Ekonomi Masyarakat.
Hal senada disikapi secara serius oleh Anton Andikusuma yang juga sebagai penggiat sosial. Penerapan PPKM sangat berdampak khususnya bagi masyarakat yang harus bekerja dan mencari nafkah. Maka sangat diharapkan keseriusan pemerintah dalam memberikan kebijakan PPKM khususnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kecil ke bawah.
“Untuk itu kami dari ISMEI siap bersinergi dengan pemerintah sebagai relawan jika memang pemerintah hendak memutus mata rantai COVID-19 dengan melakukan swab antigen/PCR gratis keseluruh masyarakat Indonesia. ISMEI sendiri mempunyai XI koordinator wilayah dari Papua hingga Aceh. Perangkat kami siap membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19 dan PEN,” ujar Wahyu selaku Badan Pimpinan ISMEI.
