Wartacakrawala.com – Mengevaluasi tahun 2022 dan mengantisipasi tahun 2023, Fraksi PDI Perjuangan MPR RI menggelar seminar bertajuk ‘’Refleksi Akhir Tahun: Evaluasi Perkembangan Ketatanegaraan 2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024” di Jakarta, Selasa (27/12/22).
Seminar menghadirkan akademisi hukum dari Universitas Indonesia, Satya Arinanto, Dekan Fakultas Hukum Universiats Jember, Bayu Dwi Anggono, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril.
Rangkuman hasil seminar tersebut kemudian diramu dengan berbagai dimensi pemikiran menjadi pokok-pokok pikiran yang disampaikan sebagai refleksi akhir tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023.
Secara umum, situasi sosial politik Indonesia sepanjang 2022 diwarnai oleh turbulensi sosial akibat pandemi covid 19 yang berdampak sistemik di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah berhasil menangani pandemi ini melalui serangkaian regulasi dan kebijakan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari semangat gotong-royong semua komponen bangsa termasuk partai politik.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri bahkan telah memberikan arahan resmi melalui surat instruksi partai pada 20 Maret 2020, agar seluruh kadernya menaruh perhatian serius terkait masalah covid. Saat varian Omicron merebak, PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi No. 3548 pada 29 November 2021, intinya menyerukan pentingnya persatuan bangsa dan gotong royong menangani Covid 19.
Tentu bangsa Indonesia harus bersyukur pemerintah dapat mengatasi pandemi Covid-19. Secara ekonomi, pandemi ini telah berkontribusi terhadap kemiskinan global. Upaya dunia menghapus kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ini seolah lenyap.
Ketidaksetaraan global meningkat bahkan mundur hingga setara dengan kondisi awal abad ke-20. World Bank memperkirakan di akhir 2022 ini 685 juta penduduk global masih berada dalam kemiskinan ekstrem.
Baca juga: Peran Besar Ahmad Basarah dalam Suksesnya Revitalisasi Pasar Besar Batu
Namun demikian, saat Covid-19 dapat diatasi, kontestasi kekuasaan mendominasi wacana publik sejak awal 2022. Berbagai manuver politik mempertontonkan libido kekuasaan, mulai dari agenda pembahasan Pemilu Serentak 2024, bursa capres dan cawapres, wacana masa jabatan presiden tiga periode, hingga isu menunda Pemilu.
Semua wacana itu pada akhirnya menggeser agenda strategis bangsa untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), padahal semua fraksi di MPR telah memiliki persamaan pandangan tentang perlunya negara ini memiliki PPHN.
Sebagai sebuah refleksi yang harus diingat untuk tahun-tahun mendatang, penting dicatat bahwa munculnya wacana PPHN lebih karena pembangunan nasional jadi terputus pasca wewenang MPR RI menetapkan haluan negara dihapus. Sejak Garis-Garis Besar Haluan Negara (GHBN) dihilangkan, pembangunan nasional dan daerah dijalankan sesuai visi dan misi presiden dan kepala daerah terpilih.
Intinya, Pilpres dan Pilkada memberikan keleluasaan bagi calon presiden dan calon kepala daerah untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan saat berkampanye. Inilah yang berpotensi melahirkan keterputusan program pembangunan dari satu masa jabatan ke masa jabatan berikutnya.
Desentralisasi dan penguatan otonomi daerah menambah keruwetan akibat perencanaan pembangunan daerah tidak bersinergi antara satu daerah dengan daerah lainnya serta antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.
Di tahun-tahun mendatang, negara ini memerlukan GHBN atau apa pun namanya, agar pembangunan nasional jadi berkesinambungan. Tanpa GBHN yang jelas, setiap presiden bisa menjalankan kebijakan pribadinya sendiri-sendiri tanpa merasa terikat secara hukum oleh grand design besar yang dirumuskan para wakil rakyat. Model pembangunan nasional saat ini mirip tari poco-poco, maju selangkah, mundur selangkah dan begitu seterusnya.
