Wartacakrawala.com – Malang, 26 Juli 2024 – Menyongsong Pilkada Kabupaten Malang 2024, Jaringan Intelektual Malang (JAIM) menggelar diskusi bertajuk “Malang Mencari Pemimpin Alternatif” pada Jumat, 26 Juli 2024. Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan kelompok pemuda dan mahasiswa dari berbagai wilayah di Kabupaten Malang yang membawa banyak aspirasi, mulai dari minimnya tokoh kepemimpinan, hingga isu kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.
Koordinator JAIM, Agung Laksono, mengatakan bahwa diskusi ini merupakan penanda bahwa anak muda masih memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap proses menuju tahapan Pilkada di Kabupaten Malang. Menurutnya, kepemimpinan Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi M.M banyak yang harus dievaluasi, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Selama masa kepemimpinan Sanusi dengan slogan ‘Malang Makmur’, nampaknya masih belum benar-benar makmur,” ungkap Agung Laksono.
Dalam evaluasi tersebut, ditemukan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa sektor berdasarkan rilis berbagai angka statistik, kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Malang yang belum tersentuh program-program jaring pengaman sosial. Program seperti PKH dan BPNT belum menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan dan kerap kali tidak tepat sasaran, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga.
Selain itu, infrastruktur pendukung di beberapa daerah pinggiran seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan masih minim, memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan juga belum mencapai target yang diharapkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Malang masih stagnan. Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali kekurangan guru dan fasilitas belajar, sementara program pelatihan keterampilan untuk pemuda dan dewasa kurang optimal.
Program peningkatan lapangan pekerjaan dan UMKM juga belum menunjukkan hasil yang signifikan, dengan banyak usaha kecil dan menengah yang kesulitan berkembang karena kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal. Kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi penghambat utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berkelanjutan.
JAIM juga mengkritik minimnya wacana kepemimpinan alternatif di Pilkada Kabupaten Malang 2024, dengan pasangan HM Sanusi dan Latifah Shohib yang semakin menguat tanpa adanya calon lain yang muncul sebagai pesaing. Situasi ini menciptakan kondisi pilkada yang minim persaingan yang bisa berdampak negatif pada dinamika politik daerah, menurunkan kualitas demokrasi, dan meredam semangat partisipasi politik di kalangan masyarakat.”kami mendesak partai politik menjalankan amanat dari UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai politik dengan memunculkan kadernya sebagai pemimpin alternatif di kabupaten malang.Ujar Agung Faisal Selaku Kordinator Jaim.
Agung menambahkan bahwa Pilkada dengan calon tunggal sebagaimana wacana tersebut terus bergulir semisal benar-benar menjadi kenyataan akan menampar wajah demokrasi di Kabupaten Malang.
JAIM mendesak partai-partai politik dan elemen masyarakat sipil untuk segera mengambil langkah nyata dalam memunculkan calon pemimpin alternatif yang mampu menawarkan perubahan positif. Partai politik harus memperbaiki proses kaderisasi dan pendidikan politik mereka, memastikan bahwa calon-calon pemimpin yang diusung memiliki integritas, kompetensi, dan visi yang jelas untuk membawa perubahan positif.
