Wartacakrawala – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, S.Tr.Par., menyuarakan protes keras dalam rapat Komisi D bersama Dinas Pendidikan Kota Malang. Protes ini dilayangkan atas hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang sebelumnya dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Malang. Rapat tersebut menyepakati alokasi anggaran untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2025 (20/11/2024)
Rapat yang digelar di ruang Komisi D DPRD Kota Malang pada Rabu siang ini tidak hanya membahas insentif Guru PAUD, tetapi juga usulan alokasi BOSDA untuk lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Kota Malang dalam APBD tahun 2025.
Saniman Wafi menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan insentif bagi Guru PAUD, dengan target minimal Rp. 750 ribu per bulan. “Jika tidak naik, maka setidaknya harus sama seperti tahun anggaran sebelumnya. Pendidikan yang baik adalah prioritas yang harus diperhatikan dan diperjuangkan,” tegasnya.
Wafi juga mengingatkan agar anggaran pendidikan, khususnya untuk insentif Guru PAUD dan BOSDA, tidak dianggap remeh. “Ini merupakan hal yang sangat serius. Kami berharap tidak ada permainan dalam pengalokasian anggaran ini,” ungkap Wafi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi D.
Perjuangan ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi para Guru PAUD, yang selama ini memegang peranan penting dalam pendidikan anak usia dini. Selain itu, BOSDA juga diharapkan mampu mendukung operasional lembaga pendidikan swasta di Kota Malang agar dapat terus berkembang.
