Wartacakrawala – Kota Malang, Wakil Ketua DPRD Kota Malang kembali menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam sebuah diskusi publik yang ditayangkan melalui kanal YouTube pada Kamis, 16 Mei 2025, dengan tegas menolak wacana pengenaan pajak sebesar 10 persen terhadap pelaku usaha kecil dan pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki omzet minimum Rp10 juta (16/05/2025)
Dalam forum tersebut, H. Abdurochman, SH Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari PKB menyuarakan bahwa kebijakan pajak daerah harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan, khususnya mereka yang berjuang di sektor informal. PKB menilai bahwa batas minimal omzet Rp10 juta terlalu rendah dan tidak adil jika langsung dikenakan pajak.
“PKB berpihak pada wong cilik. Kalau pelaku usaha kecil dengan omzet hanya Rp10 juta sudah dikenai pajak 10 persen, itu sama saja membebani mereka yang sedang berjuang hidup. Kami usulkan agar pajak baru dikenakan jika omzetnya mencapai Rp30 juta per bulan. Di bawah itu, jangan disentuh pajak dulu,” tegas Abdurochman dalam diskusi tersebut.
Banyak yang menilai langkah PKB sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap pelaku usaha mikro yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian lokal. PKB juga menekankan bahwa tujuan dari pajak daerah bukan semata-mata meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga harus mampu menciptakan keadilan ekonomi. “Kita harus ingat, membangun ekonomi daerah bukan hanya lewat pungutan, tetapi juga dengan memberdayakan masyarakat,” lanjutnya.
Diskusi tersebut menjadi sorotan karena berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap berbagai pungutan daerah yang dinilai semakin membebani, terutama pasca-pandemi dan dalam situasi ekonomi yang masih belum stabil.
Dengan sikap tegas ini, PKB mengukuhkan posisinya sebagai suara rakyat kecil dalam setiap perumusan kebijakan. Mereka menegaskan bahwa perjuangan politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi soal keberanian untuk melindungi yang lemah dari tekanan ekonomi yang tidak proporsional.
*) Publisher: Muliadi
**) Baca berita Wartacakrawala di Google News disini
