Wartacakrawala.com, Malang — Ratusan Surat Keputusan (SK) beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK Negeri diserahkan kepada para penerima dalam sebuah seremoni yang digelar di Gedung Lesanpuro, Kota Malang, pada Selasa (5/8/2025).
Penyerahan SK beasiswa ini merupakan hasil aspirasi anggota DPR RI dari Fraksi PKB, M. Hasanuddin Wahid, yang disalurkan melalui Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, M. Wafi. Program ini ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.
“Ini amanah yang harus kami jalankan dengan baik. Program ini merupakan bentuk nyata kepedulian M. Hasanuddin Wahid terhadap dunia pendidikan dan masyarakat bawah,” ujar M. Wafi dalam sambutannya.
Menurut Wafi, program PIP menjadi solusi penting bagi banyak keluarga di Kota Malang dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. “Tentu kita semua harus berterima kasih karena dengan beasiswa ini, beban pendidikan dapat sedikit terkurangi,” ucapnya.
Perwakilan dari M. Hasanuddin Wahid yakni Rizal Zamzami menjelaskan, bahwa besaran bantuan yang diberikan berbeda di tiap jenjang pendidikan.
1. Siswa SD
- Kelas 1-5 : Rp450.000 per tahun
- Kelas 6 : Rp225.000 per tahun
2. Siswa SMP
- Kelas 7-8 : Rp750.000 per tahun
- Kelas 9: Rp375.000 per tahun
3. Siswa SMA/SMK
- Kelas 10-11: Rp1.800.000 per tahun
- Kelas 12 : Rp900.000 per tahun
“PIP ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi,” kata Rizal.
Antusiasme dan apresiasi disampaikan para orang tua siswa yang hadir. Salah satunya, Hariyono, yang menyampaikan harapannya agar program ini terus dilanjutkan.
“Saya tahu betul bagaimana konsistennya Mas Wafi membantu masyarakat. Semoga Mas Wafi dan Pak Hasanuddin Wahid terus diberi kekuatan untuk membantu lebih banyak orang,” ujarnya.
Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program prioritas nasional dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, dan realisasi aspirasi ini menjadi bentuk kolaborasi antara legislator pusat dan daerah.