Wartacakrawala.com – Malang, meski sukses mengukir sejarah dengan raihan 136 medali emas dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur, penyelenggaraan ajang tersebut tetap menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Komisi D DPRD Kota Malang menyoroti aspek pertanggungjawaban kegiatan, khususnya yang menyangkut penggunaan anggaran dan pemenuhan hak para atlet.
Sekretaris Komisi D dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Saniman Wafi, menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan pihaknya tidak ditujukan kepada para atlet atau cabang olahraga (cabor), melainkan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selaku penyelenggara kegiatan.
“Kami sangat mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah mengharumkan nama Kota Malang. Namun, kami juga memiliki sejumlah catatan penting terhadap penyelenggara. Evaluasi ini menyasar manajemen pelaksanaan, bukan performa atlet,” ujar Saniman, Sabtu (19/7/2025).
Menurut Saniman, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang melekat, terutama terhadap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan dana publik. Ia menyayangkan tidak adanya rapat koordinasi (rakor) pasca kegiatan, padahal selama tahap perencanaan rakor dilakukan secara intens.
“Ketika perencanaan kita selalu diajak rakor, tetapi setelah pelaksanaan tidak ada sama sekali. Ini yang kami pertanyakan. Karena itu, kami telah berkomunikasi dengan Ketua Komisi D untuk segera mengagendakan pemanggilan Disporapar dan KONI,” ujarnya.
Seiring dengan rencana pemanggilan pihak penyelenggara, wacana untuk melibatkan perwakilan cabor dalam forum evaluasi juga mengemuka. Saniman menilai bahwa masukan dari cabor penting sebagai pembanding terhadap laporan resmi dari penyelenggara.
“Evaluasi ini harus menyeluruh. Kami ingin tahu apakah bonus telah disalurkan, bagaimana kondisi sarana dan prasarana, serta apakah pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Ini penting untuk keberlanjutan pembinaan olahraga di Kota Malang,” katanya.
Ia menegaskan kembali bahwa DPRD tidak dalam posisi mengkritik capaian atlet, tetapi fokus pada pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh pihak terkait.
“Kami tidak sedang menilai atlet, karena mereka sudah berjuang luar biasa. Yang kami evaluasi adalah pihak pelaksana. Jangan sampai ada hak-hak yang terabaikan. Pelaporan dan pertanggungjawaban harus terbuka dan transparan,” ujarnya.
DPRD, kata dia, juga akan mendorong dibentuknya forum terbuka yang melibatkan semua pihak, termasuk cabor, agar informasi yang disampaikan tidak bersifat satu arah.
“Evaluasi harus berbasis fakta di lapangan. Kami ingin mendengar langsung dari para pelaku di lapangan agar pembinaan ke depan bisa berjalan lebih baik dan berkesinambungan,” tutur Saniman.
*) Baca berita Wartacakrawala di Google News disini
