Wartacakrawala.com – Di tengah Pandemi Covid 19 yang belum juga berakhir, tersiar kabar soal anggaran belanja anggota dewan Kabupaten Malang yang tembus hingga 70 Miliar.
Dilansir dari Berita Lima, di tahun 2021 ini tunjangan anggota DPRD lah yang menjadi sorotan, diantaranya belanja uang representasi DPRD Rp 1,1 Miliar, tunjangan keluarga DPRD Rp. 200 juta, ada juga tunjangan jabatan DPRD senilai Rp 1,6 Miliar.
Atas dasar itulah, HMI Cabang Malang menyesalkan banyaknya anggaran yang digunakan DPRD Kabupaten Malang.
Fungsionaris HMI Cabang Malang Bidang Informasi dan Komunikasi, Ferry Baharudin menyebut, di tengah badai Pandemi Covid-19 yang belum juga usai ini, DPRD Kabupaten Malang terkesan tidak memiliki sense of crisis.
“Mestinya, kalau paham negara sedang dalam kondisi krisis, tentu DPRD Kabupaten Malang tidak akan sembrono soal anggaran,” terangnya.
Bagaimana tidak, kata Ferry, menggunungnya anggaran belanja dewan itu justru menjadi jurang pemisah antara rakyat kecil dan dewan sebagai pengelola anggaran.
Ia menyebut, sebagai perwakilan rakyat, mestinya tiap anggota dewan mampu berpikir bagaimana cara agar rakyatnya bisa bertahan dalam duka Pandemi. Apalagi, lanjut dia, di Kabupaten Malang terdapat 500 lebih pengusaha kecil yang sedang berjuang di tengah Pandemi.
“Mestinya, kalau paham negara sedang dalam kondisi krisis, ada plot khusus untuk membantu masyarakat,” terangnya.
Terakhir, pria berkacamata tebal yang juga pendiri Forum Titik Temu Malang ini menyebut soal anggaran Sekwan yang Tembus hingga 70 Miliar sebagai kabar buruk bagi masyarakat kecil.
Menurutnya, stigma bisa saja muncul dari masyarakat bawah yang menganggap dewan tidak lagi berpihak kepada rakyat.
“Lama lama masyarakat mikir, kita lagi susah bertahan hidup, lahh kok wakil kita mandi anggaran belanja,” tutup pemuda yang juga mahasiswa Unira Malang ini.
Dikutip Berita Lima, di tahun 2021 ini banyak didapatkan pada tunjangan anggota DPRD, diantaranya belanja uang representasi DPRD Rp 1,1 Miliar, tunjangan keluarga DPRD Rp. 200 juta, ada juga tunjangan jabatan DPRD senilai Rp 1,6 Miliar. Selain itu juga terdapat belanja tunjangan Reses DPRD bernilai Rp 2,2 Miliar, belanja tunjangan Perumahan DPRD bernilai Rp 4,9 Milyar, tunjangan Transportasi DPRD bernilai Rp 5,1 Miliar, dan ada juga tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang nilainya hingga Rp 8,8 Miliar. Anggaran Rp 8,8 Miliar itu setiap anggota dewan mendapatkan senilai Rp 14 Juta perbulan. (*)
