Menurutnya, Pemprov Jatim sendiri terus melakukan upaya pemulihan ekosistem mangrove di wilayah pesisirnya. Bahkan, dirinya pun telah berkeliling ke sejumlah daerah untuk menanam mangrove di sejumlah kawasan pesisir di Jatim.
Upaya ini perlu terus digencarkan mengingat Jatim merupakan Provinsi dengan luasan mangrove terbesar di Pulau Jawa dan Bali. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional Tahun 2021 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), luas kawasan mangrove di Jatim mencapai 27.221 Ha.
Sementara itu, total potensi mangrove di Jatim seluas 51.557 Ha saat ini 47,26% dalam kondisi lebat, 46,07% kondisi sedang dan 6,66% kondisi jarang. Upaya penanaman yang melibatkan para stakeholder di Jatim sejak 3 tahun terakhir sampai dengan saat ini mencapai 1.367,77 Ha dengan bibit yang sudah ditanam sejumlah 5,08 Juta batang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai elemen dan stakeholder di Jatim baik Pemerintah Kabupaten/Kota, UPT Pemerintah Pusat, TNI, Polri, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMD, para pegiat lingkungan hidup dan masyarakat yang semakin intensif melakukan restorasi mangrove di sejumlah tempat Jatim,” ungkapnya.
Baca juga: Kuatkan Kekompakan, Sat Samapta Polres Malang Menggelar Latihan Pengendalian Massa
Tidak hanya itu, Pemprov Jatim melalui perangkat daerah terkait terus melakukan upaya pemulihan ekosistem, baik di kawasan hutan, areal penggunaan lain pada Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun pada kawasan ekosistem mangrove di pesisir secara terintegrasi.
Komitmen ini, kata Khofifah, seiring dengan kampanye global penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dimana Pemerintah Indonesia memiliki target penurunan emisi GRK sebesar 29 % sampai dengan 41 % pada Tahun 2030.
Untuk itu diperlukan langkah-langkah terobosan, inovasi dan kolaborasi sebagai upaya untuk percepatan implementasi aksi perubahan iklim, terutama pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan khususnya aktivitas budidaya pertanian.
“Pemulihan ekosistem mangrove merupakan salah satu cara mitigasi perubahan iklim dengan pola Peningkatan Cadangan Karbon (PCK). Ekosistem mangrove harus dikelola dengan basis masyarakat pesisir sebagai pelaku utama, dengan tetap memperhatikan nilai ekologi, ekonomi dan sosial budaya setempat,” kata Khofifah.
Menurutnya, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai dan sumberdaya pesisir. Serta peningkatan produk yang dihasilkan bagi peningkatan pendapatan masyarakat setempat.
Baca juga: Diikuti 72 Peserta, Kompetisi Pencak Silat Kapolres Malang Cup 2022 Resmi Dibuka
“Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kolaborasi berbagai pihak, dukungan kuat dari pemerintah daerah dan para pihak terkait lainnya. Dan Festival mangrove Jawa Timur Ke-I ini menjadi bagian dari komitmen kita bersama. InsyaAllah di Oktober nanti ada Festival Mangrove yang kedua,” katanya.
“Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 Oktober mendatang, dan dalam KTT tersebut pasti salah satu yang dibahas adalah soal perubahan iklim global. Termasuk akan dievalusi soal perluasan tanaman mangrove di negara-negara G20 termasuk Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, mengatakan, usaha untuk melindungi kawasan pesisir dari abrasi sangat vital. Selain karena dampak ekologi, pengoptimalan lahan mangrove memiliki dampak baik untuk sosial ekonomi.
“Kita sudah memiliki sebanyak 7.797 Rumah Tangga Perikanan atau RTP. Belum lagi kita menaungi pembudidaya tambak sebanyak 1.722 RPT, masyarakat, petani garam, pengolah dan pemasar perikanan. Semuanya akan merasakan dampak dari kegiatan semacam ini. Belum lagi potensi ekowisata yang ada,” ucapnya.
