Cakrawala News – Persoalan dugaan praktik jual beli kios atau bedak di lokasi relokasi Pasar Induk Gadang, Kota Malang, Jawa Timur, masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Lima hal yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang belum mendapatkan penjelasan secara terperinci dalam dokumen jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2027.
Dalam dokumen tersebut, Fraksi PKB mengungkapkan adanya pengaduan masyarakat mengenai dugaan praktik jual beli bedak di lokasi relokasi Pasar Induk Gadang. Nilai transaksi yang diadukan bahkan disebut mencapai Rp 300 juta hingga Rp 400 juta untuk kios berukuran 4 x 7 meter.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, Str. Par., mengatakan, informasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penjelasan terbuka dari pemerintah daerah. Terlebih, pembangunan kios di lokasi relokasi disebut dilakukan melalui swadaya atau iuran paguyuban pedagang.
“Kalau memang pembangunan kios dilakukan secara swadaya oleh pedagang, pemerintah harus bisa menjelaskan secara terbuka berapa total biaya pembangunannya, berapa dana yang dihimpun dari pedagang, serta bagaimana mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Jangan sampai muncul angka transaksi ratusan juta rupiah, tetapi asal-usul dan dasar penetapan nilainya tidak jelas,” ujar Saniman.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak cukup dijawab hanya dengan menyatakan bahwa pemerintah tidak melakukan pungutan biaya relokasi. Masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai keseluruhan proses pembangunan, pengelolaan dana, hingga penempatan pedagang di lokasi tersebut.
Dalam dokumen jawaban Wali Kota Malang pada halaman 41 poin 41, pemerintah menyatakan tidak pernah memungut biaya relokasi dari pedagang. Pembangunan kios disebut dilakukan secara swadaya oleh paguyuban pedagang.
Sementara itu, data pedagang lama dan pedagang baru serta jumlah keseluruhan bedak atau kios masih dalam proses verifikasi dan validasi faktual.
Namun, jawaban tersebut belum menguraikan sejumlah substansi yang dipertanyakan Fraksi PKB.
- Pertama, berapa total biaya pembangunan kios di lokasi relokasi Pasar Induk Gadang sehingga muncul informasi dugaan transaksi hingga Rp 400 juta untuk kios berukuran 4 x 7 meter?
- Kedua, berapa jumlah keseluruhan dana swadaya atau iuran yang telah dihimpun dari pedagang? Fraksi PKB juga meminta penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
- Ketiga, apabila pembangunan dilakukan oleh paguyuban pedagang, apa dasar hukum dan persetujuan pemerintah yang menjadi landasannya? Hal ini penting mengingat lokasi relokasi tersebut berada di atas aset milik Pemerintah Kota Malang. Dengan demikian, perlu ada kejelasan mengenai izin pembangunan dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat, berapa jumlah pasti pedagang lama yang berhak menempati kios di lokasi relokasi dan berapa jumlah pedagang baru?
- Kelima, berapa total kios yang dibangun berdasarkan masing-masing ukuran, yakni 1,75 x 2 meter dan 4 x 7 meter?
“Ini menyangkut aset pemerintah daerah dan hak para pedagang. Karena itu, harus ada kejelasan siapa yang berhak menempati kios, berapa jumlah kios yang tersedia, bagaimana mekanisme penempatannya, dan apa dasar hukumnya. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Saniman.
Hingga dokumen jawaban Wali Kota disampaikan, belum terdapat angka pasti maupun penjelasan terperinci mengenai kelima persoalan tersebut. Pemerintah baru menyampaikan bahwa proses verifikasi dan validasi data masih berlangsung.
Anggaran Penataan Pasar Gadang dan Pasar Blimbing
Persoalan Pasar Induk Gadang juga disinggung dalam bagian lain dokumen jawaban Wali Kota Malang, tepatnya halaman 42–43 poin 43.
Dalam bagian tersebut, Pemerintah Kota Malang menyampaikan adanya dukungan anggaran penunjang untuk kebutuhan legal due diligence atau audit hukum, pendampingan hukum bersama aparat penegak hukum, serta perencanaan penataan sementara pedagang di Pasar Gadang dan Pasar Blimbing.
Meski demikian, dokumen tersebut belum menguraikan secara terperinci besaran anggaran yang disiapkan, jadwal pelaksanaan, maupun tahapan penyelesaian persoalan di kedua pasar tersebut.
Saniman menilai, penjelasan mengenai dukungan anggaran dan rencana penataan pasar perlu disertai informasi yang terukur agar masyarakat mengetahui sejauh mana pemerintah telah menyiapkan langkah penyelesaian.
“Jangan berhenti pada pernyataan bahwa anggaran sudah disiapkan atau proses verifikasi sedang berjalan. Harus ada kejelasan berapa anggarannya, apa yang akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, dan bagaimana hasilnya nanti. Pedagang membutuhkan kepastian, bukan sekadar penjelasan normatif,” ujarnya.
Fraksi PKB, lanjut Saniman, meminta Pemerintah Kota Malang memberikan penjelasan menyeluruh mengenai persoalan relokasi Pasar Induk Gadang, terutama terkait transparansi biaya pembangunan, pertanggungjawaban dana swadaya pedagang, legalitas pembangunan di atas aset pemerintah, serta kepastian data pedagang dan jumlah kios.
Menurut dia, keterbukaan informasi diperlukan agar tidak berkembang berbagai spekulasi di tengah masyarakat dan para pedagang.
“Yang kami minta sederhana, pemerintah harus membuka persoalan ini secara terang. Jika memang tidak ada praktik jual beli kios, jelaskan mekanisme pembangunan dan pembagian kiosnya. Jika ada dana swadaya, buka berapa jumlahnya dan bagaimana pertanggungjawabannya. Dengan begitu, masyarakat dan pedagang mendapatkan kepastian,” tutur Saniman.
Fraksi PKB berharap Pemerintah Kota Malang dapat memberikan jawaban lanjutan yang konkret, disertai data dan dokumen pendukung, sehingga persoalan relokasi Pasar Induk Gadang tidak terus menyisakan tanda tanya.
