Namun tingkat penyelesaian perkara juga meningkat 86%. Hal ini tak lepas dari penerapan Restorative Justice dalam penanganan perkara.
Terkait penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH), penyidik sudah melakukan beberapa langkah termasuk kejahatan terhadap kelompok rentan. Selain menangani perkara yang dihadapi, disisi lain negara juga memikirkan masa depan pelaku ABH.
“Penanganan terhadap pelaku ABH sistem penanganannya berbeda dengan orang dewasa. Ada fase pendampingan dari Bapas maupun yang lain, dan proses peradilannya juga melalui proses diversi,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, kapolres juga menyampaikan kasus kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan menjadi 793 kasus yang didominasi oleh kendaraan roda dua. Dimana 176 orang meninggal dunia akibat laka lantas sepanjang tahun 2022.
Hal ini menjadi evaluasi serius Satuan Lalu lintas terkait upaya yang akan dilakukan untuk menekan angka kematian akibat kecelakaan di wilayah hukum Polres Malang.
Baca juga: Tolak Wacana Sistem Proporsional Tertutup ini Kata Ketua Gemasaba Kota Malang
“Nantinya dari jajaran lalu lintas akan melakukan intervensi di beberapa spot yang sering terjadi laka lantas. Harapannya agar angka kecelakaan bisa turun,” ungkapnya.
Menghadapi tahun 2023, kapolres menyebut akan melakukan evaluasi agar penegakan hukum tidak menghambat kegiatan masyarakat. Perbaikan-perbaikan dilakukan guna meningkatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Program kepolisian Jumat Curhat yang bisa menyerap aspirasi dari masyarakat secara langsung, juga akan dilanjutkan pada tahun 2023. Termasuk mendukung iklim pembangunan maupun investasi di Kabupaten Malang untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan warga Kabupaten Malang.
“Kami sangat menyadari dan mohon dukungan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malang untuk membenahi diri kami agar bisa sesuai harapan masyarakat,” pungkas AKBP Putu. (*)
