Wartacakrawala.com – Mahasiswa & Pemuda di Jakarta Timur yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Bersama Pedagang (APBP) meminta Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk menyalakan Lampu di sepanjang jalan Banjir Kanal Timur agar kegiatan ekonomi kecil dan menengah di sepanjang bantaran sungai Banjir Kanal Timur bisa kembali berdagang. Walikota Jakarta Timur didesak untuk segera menyalakan lampu yang ada di sepantaran Banjir Kanal Timur
”Surat sudah kami antar ke Pemkot Jakarta Timur, Intinya dalam surat itu kami meminta walikota untuk kembali menyalakan lampu di kawasan Banjir Kanal Timur dengan berbagai pertimbangan,” kata perwakilan (APBP) Ruben Saputra Hasiholan Nababan saat dimintai keterangan di Kantor Walikota Jakarta Timur, Selasa (3/8)
Dalam surat yang di antar langsung ke Walikota Jakarta Timur pada 4 Agustus 2021, Aliansi Pemuda Bersama Pedagang (APBP) memprotes keras pemadaman lampu secara sepihak dan tanpa kajian yang jelas di sepanjang kawasan Banjir Kanal Timur karena selain menggangu aktivitas ekonomi umkm yang ada disana dan tempat tempat umum yang gelap ini bisa berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi nya
Ricky Gultom selaku perwakilan SAPMA Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Cabang Jakarta Timur menuturkan diberlakukan nya pemadaman lampu di sepanjang banjir kanal timur, selain berdampak terhadap pelaku ekonomi khususnya para pelaku usaha pedagang kaki lima di sekitaran BKT. Pemadaman lampu tersebut juga berdampak kepada keamanan masyarakat dimana area tersebut juga berdampak kepada keamanan masyarakat sekitar dimana daerah tersebut menjadi daerah yang berpotensi menimbulkan tindak kriminal akibat dipadamkan nya lampu di sepanjang Banjir Kanal Timur.
Baca juga: PPKM Diperpanjang, Korwil Sultra BEM DEMA Se – Sulawesi Tuntut Pemerintah Salurkan Bantuan Sosial
“Maka dari itu kami meminta kepada walikota agar dapat dinyalakan lampu di Kawasan
Banjir Kanal Timur demi kenyamanan dan keamanan masyarakat setempat,” ungkap nya
Sepakat dengan hal tersebut, Wixen Nando selaku Koordinator Daerah BEM Nusantara DKI Jakarta (Korda BEMNUS DKI Jakarta) juga menambahkan bahwa pemadaman sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur adalah bentuk dari arogansi aparatur negara karena kebijakan tersebut dilakukan tanpa himbauan dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat sekitar
“Kami pikir ini fasilitas publik, artinya selain merugikan para Pedagang Kaki lima juga merugikan para masyarakat lain nya yang tidak bisa mempergunakan fasilitas tersebut pada malam hari, hal hal di atas sudah sangat jelas dan secara nyata nyata bahwa pemadaman listrik di sepanjang jalur BKT telah merugikan banyak pihak masyarakat,” ungkap Wixen
Di lain sisi Teofilus Mian Parluhutan selaku Direktur Eksekutif Gerakan Muda Visioner mengungkapkan tempat tempat umum yang gelap ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk beraksi, Seharus nya Walikota sebagai pemimpin tertinggi di Jakarta Timur bisa lebih menguatkan berkoordinasi dengan seluruh elemen seperti TNI/Kodim , POLRI/Polres dan Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan untuk memastikan kesadaran masyarakat untuk mengurangi mobilitas dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu. Bukan malah menimbulkan masalah baru
“Belum lagi kalo kita berbicara perputaran ekonomi yang ada di Banjir Kanal Timur. Di sepanjang pinggir Banjir Kanal Timur ada juga ada kegiatan ekomoni UMKM.” tambah Teo
Teofilus juga menambahkan Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 98% usaha pada level mikro atau sekitar 63 juta terkena dampak pandemi Covid-19. Jumlahnya tentu akan membesar seiring lamanya kebijakan PPKM berkepanjangan di sejumlah daerah. Bahkan, menurut catatan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), hampir separuh UMKM di Indonesia akan bangkrut pada Desember 2020.
“Bukankah ini sangat menyeramkan ? Dengan situasi sulit penuh ketidak pastian ini seharus nya Pak Walikota sebagai pemimpin harus lebih arif dan bijaksana. Kebijakan beliau dalam mematikan lampu secara sepihak sangat mempersulit keadaan para pelaku usaha dan kemungkinan mematikan perputaran ekonomi di daerah tersebut. Bisa diasumsikan kebijakan yang dilakukan Walikota Jakarta Timur tidak sesuai dengan Visi Pemerintah Pusat untuk Menyehatkan Indonesia tetapi juga melakukan percepatan ekonomi karena pematian lampu itu juga tidak menyehatkan dan sudah barang tentu mematikan perputaran ekonomi di daerah tersebut !,” Ungkap nya
Aliansi Pemuda Bersama Pedagang (APBP) yang tergabung dari SAPMA Pemuda Pancasila Cabang Jakarta Timur , Badan Kerja Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Bakercab GMNI) Jakarta Timur , Gerakan Muda Visioner , Asosiasi Pedagang Millenial (ASPEMI) Jakarta Timur , Paguyuban Kaki Lima Bersatu , Koordinator Daerah BEM Nusantara (Koorda BEMNUS) DKI Jakarta. (*)
