Kota Malang – Kesejahteraan pengurus lingkungan di Kota Malang mulai menjadi perhatian dalam pembahasan arah kebijakan anggaran 2027. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang mengusulkan kenaikan insentif bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW), menyusul besarnya peran mereka dalam mendukung program pemerintah di tingkat masyarakat.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, mengusulkan agar insentif Ketua RT yang saat ini sebesar Rp 500.000 per bulan dinaikkan menjadi Rp 750.000. Sementara insentif Ketua RW diusulkan meningkat dari Rp 600.000 menjadi Rp 1 juta per bulan.
Menurut Saniman, usulan tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program RT Berkelas yang setiap tahunnya mengalokasikan anggaran Rp 50 juta untuk masing-masing RT.
Ia menilai, program yang ditujukan untuk mendorong pembangunan lingkungan tersebut seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan belanja barang. Aspek kesejahteraan pengurus lingkungan juga perlu mendapatkan perhatian.
“Program RT Berkelas ini memang untuk mendukung pembangunan di lingkungan. Tetapi, kami dari Fraksi PKB menilai kesejahteraan Ketua RT dan RW juga harus diperhatikan,” ujar Saniman.
Menurut dia, Ketua RT dan RW memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan. Berbagai program pemerintah daerah, mulai dari pendataan masyarakat, pelayanan administrasi hingga kegiatan pembangunan lingkungan, tidak terlepas dari keterlibatan pengurus RT dan RW.
Karena itu, peningkatan insentif dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap tanggung jawab yang selama ini mereka emban.
Saniman berharap usulan tersebut dapat dipertimbangkan Wali Kota Malang dalam penyusunan kebijakan anggaran tahun 2027. Menurutnya, pembangunan lingkungan seharusnya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan orang-orang yang turut menggerakkannya.
Di sisi lain, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat belum memberikan kepastian mengenai rencana kenaikan tersebut. Ia menyatakan, usulan itu masih harus dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Nanti akan kami hitung. Karena kan kami belum bisa melihat sejauh mana kemampuan APBD. Makanya kami akan hitung, apabila masih ada space, kami akan sampaikan ke DPRD kira-kira insentif Ketua RT/RW seperti apa,” kata Wahyu.
Wahyu menjelaskan, keterbatasan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan. Sementara itu, pemerintah daerah juga masih berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas.
“Di samping itu kan juga TKD yang masuk ke kami masih ada keterbatasan. PAD juga kami genjot untuk mencukupi yang prioritas,” jelasnya.
Selain kemungkinan penyesuaian melalui APBD, Wahyu juga membuka opsi pemanfaatan sebagian anggaran program RT Berkelas untuk mendukung kesejahteraan pengurus lingkungan.
Dengan alokasi Rp 50 juta untuk setiap RT, ia menyebut kemungkinan penyisihan sebagian anggaran tersebut, termasuk opsi Rp 10 juta, untuk kebutuhan kesejahteraan dan insentif masih dapat dibahas lebih lanjut.
“Itu juga akan kami bahas nanti. Apakah bisa dari RT Berkelas untuk dimanfaatkan, misalnya dari Rp 50 juta itu yang Rp 10 juta untuk kesejahteraan termasuk insentif,” ungkapnya.
Meski demikian, opsi tersebut belum menjadi keputusan. Pemerintah Kota Malang masih perlu mengkaji mekanisme penggunaan anggaran agar tidak bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah maupun tujuan awal program RT Berkelas.
Dengan demikian, besaran kenaikan insentif Ketua RT dan RW masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama DPRD serta hasil perhitungan kemampuan APBD 2027.
Usulan Fraksi PKB tersebut sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap orientasi program RT Berkelas. Tidak hanya memastikan pembangunan fisik di lingkungan berjalan, tetapi juga bagaimana pemerintah memberikan perhatian terhadap pengurus masyarakat yang menjadi penghubung langsung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan warga.
