Wartacakrawala.com – Pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari dan berpedoman dengan Pancasila dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Di dalam Pancasila itu sendiri terdapat salah satu sila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam hal itu bukankah bermakna bahwa setiap orang memiliki keadilan yang sama rata di berbagai aspek termasuk dimata hukum.
Namun apakah hal itu telah sepenuhnya terealisasikan di negara ini? Bahkan hukum di Indonesia dapat dikatakan lemah dikarenakan banyaknya orang yang diberlakukan hukum secara tidak adil atau tidak semestinya. Padahal setiap orang memiliki hak asasi manusia yang sama dimanapun dan bersifat mutlak.
Baca juga: Ops Pekat Semeru 2022, Polres Malang Raih Ranking 1 Ungkap Kasus Terbanyak
Keadaan hukum yang dapat dibilang lemah ini cukup memprihatinkan sedangkan negara Indonesia itu sendiri merupakan negara hukum yang dimana hukum adalah hal yang utama sebagai landasan dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegaranya.
Tak heran kondisi hukum di Indonesia ini telah menuai berbagai hingga banyak kritik yang dikaitkan dengan kualitas hukum, proses berlangsungnya hukum, kesadaran hukum, hingga penegakkan hukum itu sendiri. Dilihat dari banyaknya keterkaitan yang menuai kritik tersebut dapat dikatakan hukum di negara ini sangatlah lemah bahkan luput dari keberadilan hukum.
Banyak yang beranggapan bahwa hukum di Indonesia diibaratkan bagaikan pensil yakni “tumpul ke atas tetapi tajam kebawah”. Hal ini bermakna hukum atau keadilan yang didapat di negeri ini untuk rakyat kelas bawah sangatlah kejam tetapi hal ini sangat ber kebalikannya dengan orang orang yang notabenenya kelas keatas alias hukum yang timpang dan.
Kenyataan ini didasari oleh kondisi yang telah sedang terjadi seperti hal nya banyak kasus korupsi hingga suap yang dilakukan oleh pejabat namun pemberlakuan hukum yang diberikan sangat ringan atau dianggap sepele padahal hal tersebut harus diberlakukan hukum yang tegas agar membuat jera para pelaku karena jika dibiarkan hal tersebut semakin banyak koruptor berkeliaran yang menyalahgunakan uang rakyat untuk dinikmati kepentingan pribadinya.
Baca juga: Forkopimda Kabupaten Malang Hadiri Peringatan Hari Anak Nasional 2022
Tentu saja itu hal yang sangat besar dan bukan hal yang sepele yang berakibat membuat rakyat menjadi tersiksa bukannya mensejahterakan rakyatnya bahkan merugikan negara sendiri. Sedangkan banyak hal hal kecil yang dipermasalahkan dibesar-besarkan hingga diberlakukan hukum yang sangat tidak wajar dan tidak semestinya hukum itu diberikan.
Lemahnya sistem hukum di Indonesia ini diakibatkan banyaknya faktor yang salah satu faktor utama nya ialah kurangnya kinerja para penegak hukum di Indonesia bahkan ada yang menjalankan tugasnya secara tidak sesuai. Banyak para tersangka terutama koruptor yang melakukan suap terhadap para penegak hukum agar memanipulasi kasus yang dialaminya atau meminta keringanan sehingga dapat dengan mudahnya orang yang berwenang mempermainkan hukum yang ada. Sedangkan jika kita lihat orang yang kelas bawah tidak mampu melakukan hal tersebut seperti melakukan suap bahkan tidak jarang mereka melakukan hal yang dianggap kriminal tersebut dikarenakan dipaksa oleh keadaan mereka.
Namun jarang ada keringanan yang diberikan bahkan masalah nya dibesar-besarkan, sangat jauh dari kata adil bukan?. Dari faktor kurangnya kinerja penegak hukum yang tidak jarang menyampingkan fakta sosial yang sebenarnya, hal tersebut maka akan mengurangi kualitas hukum tersebut yang tidak dapat dipungkiri hukum dapat seenaknya dirubah-rubah hanya dengan uang atau kekuasaan.
