Wartacakrawala.com – Data Ombudsman menyebutkan, hingga 14 Maret 2021 stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Badan Urusan Logistik (Bulog), hasil pengadaan dalam dan luar negri (impor) di tahun 2018 hingga 2019, masih menumpuk sebanyak 859.877 ton.
Kondisi beras tersebut mulai terancam tidak layak konsumsi atau turun mutu, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 1,25 triliun.
Karenanya, Effendi Sianipar anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan pertanian mengaku kaget atas data temuan dari Ombudsman RI itu, sehingga dipastikan DPR tidak akan mengizinkan wacana impor beras yang baru-baru ini disampaikan oleh M. Luthfi Menteri Perdagangan (Mendag).
Baca juga: Soal Impor Beras, Mendag Siap Mundur Jika Keputusannya Salah
“Sudah jelas, kalau jumlah yang menumpuk itu begitu banyak. Potensi beras turun mutu itu bisa mencapai angka 500 ribu ton dan tentunya kalau sudah tidak layak konsumsi, negara akan mengalami kerugian besar. Jadi dengan tegas. Tidak akan ada alasan lagi untuk Mendag melakukan impor beras, sekalipun setelah lewat massa panen raya,” ujar Effendi di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/3/2021).
Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, pihaknya di Komisi IV akan menindak lanjuti hasil temuan dari Ombudsman RI itu dengan memanggil Ombudsman RI, Mendag dan Budi Waseso Kepala Bulog.
“Saya akan usulkan kepada pimpinan Komisi IV untuk memanggil Mendag dan Bulog, kita akan tindak lanjuti. Apa penyebab beras cadangan itu menumpuk? mengapa Bulog tidak bisa mendistribusikan dan menjualnya ke masyarakat,” tegasnya.
Baca juga: PBNU Tegas Menolak Impor 1 Juta Ton Beras
Sebelumnya Ombudsman RI menyebut kalau stok beras di Bulog saat ini banyak diisi oleh beras yang kualitasnya sudah menurun, nilainya hampir 50% dari stok beras secara keseluruhan.
“Beras turun mutu di gudang Perum Bulog salah siapa? Nilainya besar, terdapat sekitar 300-400 ribu ton beras yang ada di gudang perum Bulog saat ini turun mutu dan berpotensi mengalami kerugian. Jika setengahnya saja sudah nggak layak konsumsi, maka potensi kerugian negara sebesar Rp 1,25 triliun,” kata Yeka Hendra Fatika anggota Ombudsman.
Sejak 2018-2020, Ombudsman menilai pemerintah mampu menahan gejolak harga beras. Meski di awal 2018 sempat ada kenaikan harga, namun pertengahan 2018 hingga kini harganya tergolong stabil. Selama tiga tahun, komoditas ini memiliki nilai Rp 747 triliun.
Baca juga: Gubernur Khofifah Pastikan Jatim Tak Perlu Beras Impor
Namun, tetap saja nilai kerugian yang ada di gudang Bulog sangat besar. Kerugian besar itu akibat beras yang sudah ada di Gudang Bulog selama tiga tahun itu tidak bisa terdistribusikan dengan lancar.
Bulog tidak bisa menjualnya secara langsung ke masyarakat, berbeda dengan sebelumnya dimana ada aturan Bulog boleh menjual beras melalui outlet rastra atau beras sejahtera yang dulu namanya beras miskin atau raskin.
“Stok beras di Bulog per 14 Maret (2021) sebanyak 883.585 ton, sebesar 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta 23,7 ribu ton di antaranya adalah beras komersil. Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini terdapat stok beras yg berpotensi turun mutu sebesar 400 ribu ton yang berasal dari pengadaan dalam negeri selama 2018-2019 dan pengadaan luar negeri melalui importasi di 2018,” jelasnya. (*)
